Kisah (Sejarah) Asal Usul Kabupaten Bojonegoro

 

 

Jauh sebelum nama Bojonegoro menggema, di lekuk subur Pulau Jawa bagian timur, terhampar sebuah wilayah yang dialiri oleh sungai terbesar di pulau ini, Bengawan Solo. Denyut kehidupan purba telah lama bersemi di sini, dibuktikan dengan temuan-temuan fosil manusia purba dan artefak prasejarah di lembah sungai ini, termasuk di wilayah yang kelak menjadi Bojonegoro. Bengawan Solo bukan sekadar aliran air; ia adalah sumber kehidupan, jalur transportasi alami, dan saksi bisu peradaban yang tumbuh dan tenggelam di tepiannya. Kesuburan tanah aluvial yang dibawa oleh luapannya menjadikan kawasan ini ideal untuk pemukiman dan pertanian sejak zaman dahulu kala.

Memasuki era kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, wilayah ini diyakini masuk dalam lingkaran pengaruh kekuasaan besar seperti Majapahit. Meskipun mungkin bukan pusat utama kerajaan, lokasinya yang strategis di sepanjang jalur Bengawan Solo menjadikannya penting sebagai lumbung pangan dan jalur penghubung antara wilayah pedalaman dengan pesisir utara. Komunitas-komunitas agraris berkembang, memanfaatkan berkah air Bengawan Solo untuk mengairi sawah mereka, menanam padi, palawija, dan tanaman lainnya yang menopang kehidupan. Jejak-jejak peradaban masa lalu ini terkadang masih dapat ditemukan dalam bentuk peninggalan arkeologis atau nama-nama tempat kuno.

Ketika roda sejarah berputar dan hegemoni Majapahit mulai memudar di abad ke-15, muncullah kekuatan-kekuatan baru di pesisir utara Jawa, terutama Kesultanan Demak yang bercorak Islam. Wilayah yang kelak menjadi Bojonegoro ini, dikenal pada masa itu sebagai Jipang atau Jipang Panolan, berada dalam posisi geografis yang signifikan. Ia menjadi semacam wilayah perbatasan atau penyangga antara kekuatan pesisir Demak dengan sisa-sisa pengaruh Majapahit di pedalaman atau kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Posisi ini membuatnya menjadi arena potensial bagi dinamika politik dan penyebaran pengaruh baru.

Secara bertahap, Jipang Panolan berkembang menjadi sebuah Kadipaten atau wilayah setingkat kabupaten di bawah pengaruh Kesultanan Demak. Kadipaten ini memiliki pusat pemerintahan dan kekuatan militernya sendiri, dipimpin oleh seorang Adipati yang ditunjuk atau mendapat legitimasi dari Sultan Demak. Para penguasa Jipang berasal dari garis keturunan yang memiliki koneksi dengan elite Demak, memperkuat hubungan antara pusat dan daerah. Jipang mulai diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan regional di Jawa bagian timur pada masa itu.

Kehidupan di Jipang Panolan sangat bergantung pada irama Bengawan Solo. Sungai ini menyediakan air untuk pertanian, jalur untuk perdagangan (meskipun mungkin tidak seramai pelabuhan pesisir), dan sumber protein berupa ikan. Namun, Bengawan Solo juga membawa ancaman laten berupa banjir besar saat musim penghujan. Ketergantungan dan kewaspadaan terhadap sungai besar ini membentuk sebagian karakter masyarakat dan menjadi faktor penting dalam sejarah wilayah ini. Jipang Panolan, dengan segala potensi dan tantangannya, menjadi benih awal bagi entitas yang kini kita kenal sebagai Bojonegoro.

 

Panggung sejarah Jipang Panolan mencapai salah satu puncaknya ketika tampuk kepemimpinan dipegang oleh seorang tokoh yang penuh warna dan kontroversial: Arya Penangsang. Ia adalah putra dari Pangeran Surowiyoto atau dikenal juga sebagai Raden Kikin atau Pangeran Sekar Seda Lepen (Pangeran Bunga yang Gugur di Sungai). Ayahnya adalah salah satu putra Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Tragedi menimpa Pangeran Surowiyoto yang tewas dibunuh di tepi sungai, konon oleh suruhan Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggana yang kelak naik tahta Demak. Peristiwa ini menanamkan benih dendam dan ambisi dalam diri Arya Penangsang.

Setelah dewasa, Arya Penangsang mewarisi Kadipaten Jipang Panolan. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah berani, ahli dalam olah keprajuritan, dan memiliki kesaktian serta pusaka-pusaka andalan, termasuk keris Kyai Setan Kober dan kuda tunggangan Gagak Rimang yang legendaris. Karakter Arya Penangsang digambarkan sebagai sosok yang pemberani, teguh pendirian, namun juga mudah panas hati, pendendam, dan sangat ambisius untuk meraih kekuasaan tertinggi di Demak, yang ia anggap sebagai hak warisnya mengingat ayahnya adalah putra Raden Patah.

Selama masa pemerintahan Sultan Trenggana di Demak, Arya Penangsang menunjukkan loyalitas dan menjadi salah satu senopati andalan. Ia turut serta dalam berbagai ekspedisi militer Demak, termasuk penaklukan wilayah-wilayah di Jawa Timur dan upaya membendung pengaruh Portugis. Keberanian dan kemampuannya di medan perang membuatnya disegani, baik oleh kawan maupun lawan. Namun, di balik loyalitasnya, bara ambisi untuk merebut tahta Demak terus menyala, menunggu saat yang tepat untuk berkobar.

Momen itu tiba ketika Sultan Trenggana gugur dalam ekspedisi militer menyerang Panarukan di tahun 1546. Wafatnya Sultan memicu krisis suksesi di Demak. Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggana, naik tahta, namun pemerintahannya lemah dan dibayangi oleh klaim dari Arya Penangsang. Arya Penangsang merasa lebih berhak atas tahta Demak karena ayahnya adalah saudara Sultan Trenggana dan ia menganggap Sunan Prawoto terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Kekacauan politik pun mulai melanda jantung Kesultanan Demak.

Di bawah kepemimpinan Arya Penangsang, Jipang Panolan menjelma menjadi basis kekuatan militer yang tangguh. Ia mengumpulkan para pengikut setia, melatih prajurit, dan mempersiapkan diri untuk merebut kekuasaan. Jipang tidak lagi sekadar kadipaten bawahan, tetapi menjadi pusat kekuatan oposisi yang secara terbuka menantang legitimasi penguasa Demak saat itu. Ambisi Arya Penangsang membawa Jipang ke puncak pengaruh politiknya, namun sekaligus menyeretnya ke dalam konflik berdarah yang akan menentukan nasibnya dan nasib tanah Jawa.

 

Kekacauan pasca wafatnya Sultan Trenggana semakin memanas. Arya Penangsang, didorong oleh dendam dan ambisi, melihat kesempatan emas untuk merebut tahta Demak. Langkah pertamanya adalah menyingkirkan rival utamanya, Sultan Prawoto. Menurut catatan Babad Tanah Jawi, Arya Penangsang mengutus seorang suruhannya yang bernama Rangkud untuk membunuh Sunan Prawoto. Pembunuhan ini berhasil dilakukan, semakin memperdalam krisis politik dan menebar ketakutan di kalangan elite Demak lainnya.

Tindakan Arya Penangsang tidak berhenti sampai di situ. Ia juga dianggap bertanggung jawab atas kematian Pangeran Hadiri, suami dari Ratu Kalinyamat (putri Sultan Trenggana dan penguasa Jepara). Ratu Kalinyamat kemudian bersumpah akan bertapa telanjang (hanya mengenakan pakaian tapa) hingga Arya Penangsang tewas. Dendam Ratu Kalinyamat menambah panasnya suhu politik dan memperkuat aliansi anti-Penangsang. Jipang kini dipandang sebagai ancaman serius bagi stabilitas dan ketertiban di tanah Jawa pasca-Demak.

Di tengah kekacauan ini, muncullah figur kuat lainnya: Jaka Tingkir. Ia adalah menantu Sultan Trenggana dan Adipati Pajang, sebuah wilayah di pedalaman Jawa Tengah. Jaka Tingkir, yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya, tampil sebagai pemimpin yang mampu mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang menentang Arya Penangsang. Dengan dukungan para bangsawan Demak yang tersisa, para Wali (terutama Sunan Kalijaga yang berperan sebagai penasihat), dan Ratu Kalinyamat, Sultan Hadiwijaya memindahkan pusat kekuasaan efektif dari Demak yang porak poranda ke Pajang. Pajang pun menjadi pusat kekuatan baru yang berhadapan langsung dengan Jipang.

Konflik antara Jipang (Arya Penangsang) dan Pajang (Sultan Hadiwijaya) pun tak terhindarkan. Ini bukan lagi sekadar perebutan tahta Demak yang mulai kehilangan pamor, melainkan pertarungan antara dua kekuatan regional dominan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pewaris hegemoni politik di Jawa. Kedua belah pihak mempersiapkan pasukan, mencari sekutu, dan menyusun strategi. Intrik politik, adu kesaktian, dan persiapan perang mewarnai periode ini.

Pertarungan ini menjadi ujian bagi kesetiaan para penguasa daerah lainnya. Sebagian memihak Jipang karena kekuatan militer Arya Penangsang yang ditakuti, sementara sebagian lain berpihak pada Pajang yang dianggap lebih mewakili legitimasi dan ketertiban. Sungai Bengawan Solo yang membelah wilayah Jipang seringkali menjadi garis depan atau lokasi pertempuran kecil sebelum konfrontasi puncak terjadi. Pertarungan antara Arya Penangsang dan Sultan Hadiwijaya menjadi salah satu episode paling dramatis dalam sejarah transisi kekuasaan di Jawa abad ke-16.

 

Menghadapi kekuatan Arya Penangsang yang terkenal sakti dan sulit dikalahkan, Sultan Hadiwijaya dari Pajang merasa perlu strategi khusus. Ia mengadakan sayembara: barangsiapa yang mampu mengalahkan Arya Penangsang akan dihadiahi tanah perdikan di wilayah Mentaok (Mataram) dan Pati. Sayembara ini disambut oleh dua tokoh kepercayaan Sultan Hadiwijaya, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Mereka berdua adalah tokoh yang berjasa namun mungkin merasa kurang mendapat penghargaan yang layak dari Sultan.

Tantangan terbesar adalah bagaimana menghadapi kesaktian Arya Penangsang dan kuda Gagak Rimang yang lincah. Sunan Kalijaga, sebagai penasihat spiritual dan politik Sultan Hadiwijaya, menyarankan agar putra Ki Ageng Pemanahan, yaitu Danang Sutawijaya (yang juga merupakan anak angkat Sultan Hadiwijaya), yang maju ke medan laga. Sutawijaya, meskipun masih muda, dikenal pemberani dan memiliki bekal ilmu kanuragan serta pusaka andalan Pajang, Tombak Kyai Plered.

Strategi pun disusun untuk memancing Arya Penangsang keluar dari benteng pertahanannya di Jipang dan bertarung di medan terbuka. Salah satu versi cerita menyebutkan siasat licik dengan mengirim surat tantangan yang dibawa oleh seorang kusir atau gembala kuda (adalagi versi menyebut suruhan bernama Soreng Rangkud) yang telinganya sengaja dipotong, seolah-olah dilakukan oleh Penangsang. Tujuannya adalah memancing amarah Arya Penangsang agar ia segera menyerang Pajang tanpa perhitungan matang. Versi lain menyebutkan taktik adu domba atau provokasi lainnya.

Terpancing oleh provokasi tersebut, Arya Penangsang yang panas hati segera mengerahkan pasukannya menyeberangi Bengawan Solo untuk menyerbu Pajang. Di tepi Bengawan Solo inilah pertempuran klimaks terjadi. Arya Penangsang dengan gagah berani menerjang barisan pasukan Pajang di atas kuda Gagak Rimang. Dalam pertempuran sengit, Sutawijaya berhasil menusukkan Tombak Kyai Plered ke lambung Arya Penangsang.

Meskipun terluka parah, Arya Penangsang tidak langsung tewas. Dalam keadaan ususnya terburai, ia menyampirkannya pada pangkal keris Kyai Setan Kober yang terselip di pinggangnya dan terus melanjutkan pertarungan. Namun, ketika ia mencabut keris saktinya untuk menyerang Sutawijaya, ia justru tanpa sadar memotong ususnya sendiri. Arya Penangsang pun gugur secara tragis di medan laga. Gugurnya sang Adipati Jipang yang sakti mandraguna ini mengakhiri perlawanan Jipang terhadap Pajang dan membuka jalan bagi Sutawijaya untuk kelak mendirikan Kesultanan Mataram Islam.

 

Dengan gugurnya Arya Penangsang, Kadipaten Jipang Panolan kehilangan pemimpinnya yang paling karismatik sekaligus paling ambisius. Perlawanan Jipang terhadap Pajang praktis berakhir. Sultan Hadiwijaya sebagai pemenang konflik mengukuhkan kekuasaannya atas wilayah Jipang. Status Jipang pun berubah drastis. Dari kadipaten yang kuat dan berani menantang pusat kekuasaan, ia kembali menjadi wilayah bawahan yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Kesultanan Pajang.

Sultan Hadiwijaya kemudian menepati janjinya kepada Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Ki Penjawi dihadiahi wilayah Pati, sementara Ki Ageng Pemanahan mendapatkan tanah perdikan di Alas Mentaok, yang kelak menjadi cikal bakal Kesultanan Mataram Islam di bawah pimpinan putranya, Sutawijaya (Panembahan Senopati). Untuk Jipang sendiri, Sultan Hadiwijaya kemungkinan menempatkan seorang Adipati baru yang loyal kepada Pajang, mungkin dari kalangan kerabat jauh atau pejabat yang dipercaya, untuk memastikan wilayah strategis ini tetap terkendali.

Seiring berjalannya waktu, konstelasi politik Jawa kembali berubah. Kesultanan Pajang mengalami kemunduran setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya, dan pusat kekuasaan baru muncul di Mataram di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati (Sutawijaya). Sebagai wilayah yang sebelumnya ditaklukkan Pajang dengan peran kunci Sutawijaya, Jipang secara alami masuk ke dalam lingkaran kekuasaan Mataram yang semakin meluas. Jipang menjadi salah satu dari banyak kadipaten atau wilayah mancanegara (wilayah di luar pusat kerajaan) yang berada di bawah kedaulatan Mataram.

Di bawah kekuasaan Mataram, Jipang tidak lagi memainkan peran politik yang signifikan seperti pada masa Arya Penangsang. Ia menjadi sebuah unit administrasi regional yang bertugas menyetor upeti, menyediakan sumber daya alam (terutama hasil pertanian), dan mengirimkan prajurit jika dibutuhkan oleh pusat kekuasaan Mataram di Kotagede (kemudian Karta, Plered, dan Kartasura). Fokus pemerintahan lokal bergeser dari ambisi politik ke pengelolaan administrasi dan pemeliharaan ketertiban sesuai arahan dari Mataram.

Meskipun demikian, wilayah Jipang tetap memiliki arti penting karena lokasinya di tepi Bengawan Solo dan potensi agrarisnya. Para Adipati yang memerintah Jipang di bawah Mataram bertugas menjaga stabilitas wilayah, mengelola sumber daya, dan memastikan loyalitas kepada Sultan Mataram. Periode ini merupakan masa konsolidasi Jipang ke dalam struktur kekuasaan Mataram yang lebih besar, sebuah status baru yang akan bertahan selama beberapa abad ke depan, meskipun nama dan pusat pemerintahannya kelak akan mengalami perubahan.

 

Kehidupan masyarakat di wilayah Jipang, seperti halnya wilayah lain di sepanjang aliran Bengawan Solo, selalu diwarnai oleh hubungan simbiosis sekaligus antagonisme dengan sungai besar tersebut. Bengawan Solo adalah sumber kesuburan tanah melalui endapan lumpurnya, sumber air irigasi untuk persawahan yang luas, jalur transportasi tradisional, dan tempat mencari ikan. Kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sangat bergantung pada keberadaan sungai ini, membentuk pola pemukiman yang cenderung mendekati alirannya.

Namun, berkah Bengawan Solo selalu datang bersama ancaman. Sungai ini terkenal dengan sifatnya yang mudah meluap saat musim penghujan tiba. Curah hujan tinggi di hulu dapat dengan cepat menaikkan debit air sungai, menyebabkan banjir besar yang mampu merendam area persawahan, pemukiman, dan bahkan pusat pemerintahan kadipaten. Banjir Bengawan Solo bukan fenomena baru, melainkan siklus alam yang harus dihadapi oleh masyarakat yang hidup di tepiannya dari generasi ke generasi.

Menurut catatan sejarah dan tradisi lisan, pada suatu masa ketika Jipang berada di bawah kekuasaan Mataram (kemungkinan pada abad ke-17), terjadi sebuah peristiwa banjir Bengawan Solo yang luar biasa dahsyat. Luapan air sungai tidak hanya merendam wilayah sekitarnya, tetapi juga menghancurkan pusat pemerintahan Kadipaten Jipang yang saat itu diyakini masih berada di lokasi yang relatif dekat dengan pusat kekuasaan lama era Arya Penangsang atau lokasi lain yang rawan banjir. Kerusakan yang ditimbulkan sangat parah, melumpuhkan roda pemerintahan dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat.

Bencana besar ini menjadi titik balik penting. Adipati Jipang yang memerintah saat itu, setelah berkoordinasi dan mungkin mendapat persetujuan dari Sultan Mataram, menyadari bahwa pusat pemerintahan tidak dapat lagi dipertahankan di lokasi yang rawan terendam banjir bandang. Diperlukan sebuah lokasi baru yang lebih aman, berada di dataran yang lebih tinggi, dan terlindung dari amukan Bengawan Solo di masa mendatang. Keputusan untuk memindahkan ibu kota kadipaten pun diambil.

Proses pencarian lokasi baru dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan dari banjir, aksesibilitas, dan potensi pengembangan di masa depan. Perpindahan pusat pemerintahan ini bukan sekadar pemindahan fisik bangunan, tetapi juga pemindahan pusat administrasi, ekonomi, dan sosial kadipaten. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana faktor alam, dalam hal ini bencana banjir Bengawan Solo, dapat secara langsung mempengaruhi dan mengubah arah sejarah serta tata ruang sebuah wilayah.

 

Sebagai konsekuensi dari keputusan memindahkan pusat pemerintahan akibat bencana banjir Bengawan Solo, sebuah lokasi baru dipilih untuk menjadi ibu kota Kadipaten Jipang. Lokasi baru ini diharapkan lebih aman dari ancaman luapan sungai dan mampu menopang fungsi-fungsi pemerintahan serta kehidupan masyarakat dengan lebih baik. Bersamaan dengan pemindahan fisik pusat pemerintahan ini, muncul pula kebutuhan akan nama baru untuk menandai era baru dan lokasi baru tersebut.

Nama yang kemudian dipilih untuk pusat pemerintahan yang baru ini adalah Rajekwesi. Secara etimologis, nama ini berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa: "Rajek" (atau Rajeg) yang berarti pagar, tiang, atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang besar atau agung seperti Raja, dan "Wesi" yang berarti besi. Gabungan kata ini melahirkan beberapa interpretasi makna. Bisa berarti "Pagar Besi" yang menyimbolkan kekuatan, pertahanan, dan ketahanan terhadap bencana atau serangan. Bisa juga diartikan sebagai "Tiang Besi" yang melambangkan kekokohan pemerintahan baru. Ada pula yang mengartikannya sebagai "Raja Besi" atau "Kekuatan Raja", merujuk pada kekuasaan Adipati atau Sultan Mataram yang kuat seperti besi.

Penggunaan nama Rajekwesi untuk ibu kota yang baru ini secara efektif menggantikan nama Jipang sebagai sebutan untuk pusat pemerintahan kadipaten. Nama Jipang mungkin masih merujuk pada wilayah keseluruhan atau wilayah historisnya, namun pusat administrasi kini dikenal sebagai Rajekwesi. Nama ini mencerminkan harapan akan sebuah pusat pemerintahan yang lebih kuat, aman, dan stabil setelah pengalaman traumatik bencana banjir sebelumnya.

Tanggal yang sering dikaitkan dengan peristiwa perpindahan ibu kota dan penggunaan nama baru ini, yang kemudian dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Bojonegoro, adalah 20 Oktober 1677. Pada tanggal inilah, Adipati yang memerintah saat itu (di bawah kekuasaan Mataram era Amangkurat II) secara resmi memindahkan pusat pemerintahan dan menggunakan nama baru. Rajekwesi pun mulai berfungsi sebagai ibu kota, dengan pembangunan infrastruktur pemerintahan seperti pendopo kadipaten, alun-alun, dan fasilitas lainnya sesuai standar masa itu.

Era Rajekwesi menandai babak baru dalam sejarah wilayah ini. Ia menjadi jembatan antara masa lalu Jipang Panolan yang penuh gejolak dan masa depan yang akan mengarah pada pembentukan Kabupaten Bojonegoro. Nama Rajekwesi, meskipun mungkin tidak sepopuler Jipang atau Bojonegoro dalam narasi besar sejarah Jawa, memegang peranan penting sebagai penanda fase reorganisasi dan adaptasi pemerintahan lokal terhadap kondisi geografis dan dinamika politik di bawah kekuasaan Mataram.

 

Meskipun Rajekwesi telah menjadi nama pusat pemerintahan yang baru, perjalanan menuju nama Bojonegoro masih berlanjut. Dinamika politik di Kesultanan Mataram, termasuk perpecahan internal dan intervensi kekuatan kolonial Belanda (VOC) yang semakin intensif pada abad ke-18 dan ke-19, membawa perubahan administratif lebih lanjut di berbagai wilayah kekuasaannya, termasuk di kadipaten yang berpusat di Rajekwesi. Reorganisasi wilayah seringkali dilakukan untuk efisiensi pemerintahan, kontrol politik, atau kepentingan ekonomi kolonial.

Dalam konteks inilah nama Bojonegoro mulai muncul dan akhirnya ditetapkan sebagai nama resmi untuk kadipaten ini. Proses perubahan nama dari Rajekwesi menjadi Bojonegoro tidak terjadi secara mendadak, namun merupakan bagian dari penataan administratif yang lebih luas. Ada beberapa versi mengenai asal usul nama Bojonegoro. Salah satunya mengaitkan "Bojo" dengan kata Bhujangga yang berarti kaum terpelajar, pujangga, atau resi, dan "Negoro" yang berarti negara atau wilayah. Sehingga Bojonegoro bisa diartikan sebagai "Negeri Kaum Terpelajar" atau "Negeri Para Pujangga". Interpretasi lain mengaitkan "Bojo" dengan arti permukiman atau tempat tinggal yang makmur.

Tanggal 20 Oktober 1677, yang awalnya menandai perpindahan ibu kota ke Rajekwesi, kemudian secara resmi ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai hari jadi Kabupaten Bojonegoro. Penetapan ini mengikat peristiwa perpindahan ibu kota dan perubahan nama (meskipun perubahan ke Bojonegoro mungkin terjadi sedikit lebih kemudian atau bertahap) sebagai tonggak awal berdirinya entitas administratif yang kini dikenal sebagai Kabupaten Bojonegoro. Nama Bojonegoro secara bertahap menggantikan Rajekwesi dalam dokumen-dokumen resmi dan penggunaan sehari-hari.

Di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda, struktur kadipaten diubah menjadi regentschap (kabupaten) dengan batas-batas wilayah yang lebih jelas dan sistem administrasi yang lebih terstruktur mengikuti model Eropa. Bojonegoro ditetapkan sebagai salah satu regentschap di bawah Karesidenan Rembang (kemudian dipindah ke Karesidenan lain seiring perubahan kebijakan). Nama Bojonegoro pun semakin kokoh sebagai identitas administratif wilayah ini, meliputi area yang membentang di sepanjang bagian tengah aliran Bengawan Solo.

Kini, Kabupaten Bojonegoro berdiri sebagai sebuah wilayah yang kaya akan sejarah. Ia mewarisi jejak kepahlawanan dan tragedi Arya Penangsang dari era Jipang, ketahanan menghadapi bencana alam Bengawan Solo yang melahirkan Rajekwesi, hingga dinamika politik Mataram dan kolonialisme yang membentuknya menjadi Bojonegoro. Nama Bojonegoro menjadi penanda akhir dari sebuah perjalanan panjang pembentukan identitas wilayah di tepi sungai terbesar di Jawa, sebuah negeri yang terus hidup dan berkembang dengan latar belakang sejarahnya yang unik.

Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Awloh, tuhan pemilik kisah kehidupan.